Berita

Cegah dan Edukasi Warga Bahaya Karhutla, Polsek Soromandi Optimalkan Patroli dan Sosialisasi Larangan Karhutla

×

Cegah dan Edukasi Warga Bahaya Karhutla, Polsek Soromandi Optimalkan Patroli dan Sosialisasi Larangan Karhutla

Share this article

 

Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Polsek Soromandi Polres Bima Kabupaten Polda NTB terus menggencarkan sosialisasi larangan kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Jum,at (28/8/26) sore.

Melalui peran aktif personel Polsek Soromandi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah setempat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Petugas mengajak seluruh elemen agar bersama-sama dengan perangkat desa hingga tingkat RT turut menyosialisasikan pencegahan dan bahaya akibat karhutla.

 

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dalam kegiatan membuka lahan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Tindakan tersebut tidak hanya dapat membahayakan lingkungan dan merugikan masyarakat luas, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.M.H., dalam keterangan tertulisnya melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka

Selain memberikan imbauan secara langsung, Sosialisasi turut diperluas melalui media sosial sebagai upaya meningkatkan jangkauan informasi dan kesadaran masyarakat.

“Bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan peran dan kerja sama seluruh pihak”. Ujarnya.

Lanjutnya Pencegahan harus dilakukan bersama-sama karena dampak Karhutla bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi dapat merugikan masyarakat secara luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…