Berita

Ciptakan Situasi Kondusif, Sat Samapta Polres Bima Kota Intensifkan Patroli Dialogis

×

Ciptakan Situasi Kondusif, Sat Samapta Polres Bima Kota Intensifkan Patroli Dialogis

Share this article

Kota Bima, NTB – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Sat Samapta Polres Bima Kota melaksanakan patroli dialogis di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 23 Agustus 2026, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di wilayah Kelurahan Dara, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP MUBIARTO, S.I.K., M.M., melalui Kasat Samapta Iptu Kamaruddin, menjelaskan bahwa patroli dialogis tersebut dilaksanakan oleh personel Ton 2 Dalmas Sat Samapta Polres Bima Kota.

Dalam kegiatan tersebut, personel menyambangi sejumlah lokasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain memantau situasi Kamtibmas, personel juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gangguan Kamtibmas serta segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas yang dapat mengganggu keamanan.

Patroli dialogis ini merupakan bagian dari upaya preventif Kepolisian dalam menciptakan rasa aman sekaligus mempererat komunikasi dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bima Kota, khususnya di Kelurahan Dara, tetap aman, tertib dan kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…