Berita

Peletakan Batu Pertama Gedung RPK, Polres Bima Kota Tingkatkan Kualitas Pelayanan

×

Peletakan Batu Pertama Gedung RPK, Polres Bima Kota Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Share this article

Bima Kota, NTB – Polres Bima Kota resmi memulai pembangunan Gedung Ruang Pelayanan Khusus (RPK) melalui kegiatan peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Mako Polres Bima Kota, sebagai tanda dimulainya pembangunan fasilitas pelayanan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kabagren Polres Bima Kota AKP H. Syamsuddin menjelaskan, pembangunan Gedung RPK merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal, aman, nyaman, dan humanis kepada masyarakat.

Peletakan batu pertama pembangunan Gedung RPK tersebut turut dihadiri Direktur PT. Bimata Karya Abadi, Ibu Gabriela Paulina Katuuk, selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan gedung.

AKP H. Syamsuddin menyampaikan bahwa pembangunan Gedung RPK Polres Bima Kota direncanakan akan dilaksanakan selama 120 hari kerja. Selama proses pembangunan, pihak terkait akan berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Gedung RPK yang representatif, Polres Bima Kota diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian, serta mendukung pelaksanaan tugas personel secara profesional.

Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Ruang Pelayanan Khusus Polres Bima Kota berlangsung dengan aman dan lancar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…