Berita

Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima Amankan Embarkasi dan Debarkasi Penumpang KM AWU

×

Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima Amankan Embarkasi dan Debarkasi Penumpang KM AWU

Share this article

Kota Bima, NTB – Personel Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima Polres Bima Kota melaksanakan pengamanan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang Kapal Motor (KM) AWU di Pelabuhan Bima, Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 20.10 Wita.

Kegiatan pengamanan tersebut berlangsung di area Terminal 1 dan Terminal 2 Pelabuhan Bima dengan sasaran pengawasan meliputi buruh, Anak Buah Kapal (ABK), sopir, masyarakat, serta calon penumpang kapal.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima IPTU Yakub, menjelaskan bahwa patroli dan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian embarkasi dan debarkasi penumpang KM AWU berjalan aman, tertib dan lancar.

Personel ditempatkan di sejumlah titik di area terminal penumpang guna melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat, penumpang yang akan naik maupun turun dari kapal, serta aktivitas buruh dan sopir di kawasan pelabuhan.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban, personel juga mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas maupun kepadatan aktivitas masyarakat selama proses embarkasi dan debarkasi berlangsung.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima menegaskan bahwa pengamanan di kawasan pelabuhan merupakan bagian dari upaya Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa transportasi laut.

Dengan kehadiran personel di lapangan, seluruh rangkaian kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang KM AWU di Pelabuhan Bima diharapkan dapat berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…