Berita

Pasca Gempa, Sat Polairud Polres Bima Kota Imbau Nelayan Tetap Waspada

×

Pasca Gempa, Sat Polairud Polres Bima Kota Imbau Nelayan Tetap Waspada

Share this article

Bima Kota, NTB – Pasca terjadinya gempa bumi, Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Bima Kota melaksanakan patroli sekaligus sambang Polmas perairan kepada para nelayan di Pelabuhan Laut Sape, Sabtu (15/8/2026) sekitar pukul 09.02 WITA.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respons kepolisian dalam memberikan rasa aman sekaligus menyampaikan imbauan keselamatan kepada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, setelah terjadinya gempa bumi.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasat Polairud Polres Bima Kota menjelaskan bahwa personel Sat Polairud melaksanakan kegiatan sambang Polmas perairan terhadap para nelayan yang berada di kawasan Pelabuhan Laut Sape.

“Pasca gempa, kami melakukan sambang dan patroli di wilayah perairan serta menyampaikan imbauan kepada para nelayan agar tetap tenang, waspada dan memperhatikan kondisi cuaca maupun situasi laut sebelum melakukan aktivitas melaut,” jelas Kasat Polairud.

Dalam kegiatan tersebut, personel juga mengingatkan para nelayan agar mengutamakan keselamatan, memastikan kondisi perahu dan perlengkapan keselamatan dalam keadaan baik serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi perairan dinilai tidak aman.

Selain itu, nelayan diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kondisi atau kejadian menonjol di wilayah perairan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Sat Polairud Polres Bima Kota akan terus melakukan pemantauan wilayah pesisir dan perairan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pasca gempa bumi.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para nelayan tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di laut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…