Berita

Kapolres Bima Kota Gowes Bersama Wali Kota dan Forkopimda, Perkuat Sinergi dan Kebersamaan

×

Kapolres Bima Kota Gowes Bersama Wali Kota dan Forkopimda, Perkuat Sinergi dan Kebersamaan

Share this article

Bima Kota, NTB – Dalam rangka menjaga kebugaran sekaligus memperkuat sinergi dan kebersamaan antarinstansi, Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., mengikuti kegiatan gowes bersama Wali Kota Bima dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bima, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.30 WITA tersebut mengambil titik start di Kantor Wali Kota Bima. Gowes bersama ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara unsur Forkopimda sekaligus membangun semangat kebersamaan melalui kegiatan olahraga.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., bersama Wali Kota Bima dan seluruh unsur Forkopimda menempuh rute dari Kantor Wali Kota Bima menuju Taman Batas Kota, kemudian kembali dan finish di Kantor Wali Kota Bima.

Selain menjaga kebugaran tubuh, kegiatan gowes bersama juga menjadi sarana memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mendukung berbagai program pembangunan di wilayah Kota Bima.

Kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Kehadiran para pimpinan daerah dalam kegiatan olahraga bersama juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…