Berita

Gaktibplin Rutin, Propam Polres Bima Kota Perketat Pengawasan HP Personel

×

Gaktibplin Rutin, Propam Polres Bima Kota Perketat Pengawasan HP Personel

Share this article

Bima Kota, NTB – Propam Polres Bima Kota rutin melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap personel sebagai langkah preventif dalam menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme anggota Polri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Lapangan Apel Mako Polres Bima Kota. Salah satu sasaran dalam kegiatan Gaktibplin kali ini adalah pemeriksaan telepon genggam (HP) milik personel.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Plh. Kasi Propam Polres Bima Kota IPTU I Gusti Lanag Weda, menjelaskan bahwa pemeriksaan HP dilakukan untuk mengantisipasi adanya personel yang menggunakan atau terlibat dalam aplikasi judi online (judol) maupun pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Pengecekan HP personel ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam penggunaan aplikasi judi online maupun pinjaman online ilegal,” jelas IPTU I Gusti Lanag Weda.

Dalam pelaksanaannya, anggota Propam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perangkat telepon genggam personel Polres Bima Kota. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan internal guna meningkatkan kesadaran anggota terhadap pentingnya menjaga perilaku dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Selain mengantisipasi keterlibatan anggota dalam aktivitas yang dapat merusak citra institusi, kegiatan Gaktibplin diharapkan mampu memperkuat kedisiplinan serta mendorong seluruh personel untuk senantiasa mematuhi aturan dan kode etik yang berlaku.

Propam Polres Bima Kota menegaskan bahwa kegiatan Gaktibplin akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pengawasan internal sekaligus upaya menciptakan personel Polri yang disiplin, berintegritas, profesional, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…