Berita

Polsek Ambalawi Amankan Karnaval HUT RI Ke-81, Arus Lalu Lintas Tetap Lancar

×

Polsek Ambalawi Amankan Karnaval HUT RI Ke-81, Arus Lalu Lintas Tetap Lancar

Share this article

Bima, NTB — Dalam rangka menyukseskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, personel Polsek Ambalawi Polres Bima Kota melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas kegiatan karnaval tingkat Kecamatan Ambalawi, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 WITA di sepanjang Jalan Lintas Ambalawi–Wera, Kabupaten Bima, dengan melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 Tahun 2026.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Ambalawi IPTU Syamsuddin, menjelaskan bahwa pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian karnaval berjalan aman, tertib dan lancar.

“Personel Polsek Ambalawi melaksanakan pengamanan sekaligus pengaturan arus lalu lintas di sepanjang rute karnaval. Kehadiran personel di lapangan bertujuan memberikan rasa aman kepada peserta dan masyarakat serta menjaga kelancaran arus lalu lintas,” jelas IPTU Syamsuddin.

Karnaval tersebut mengambil titik start di Cabang Ujung Kalate, Desa Nipa, kemudian peserta bergerak menyusuri rute yang telah ditentukan hingga berakhir di Lapangan Pornas, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi.

Selain melakukan pengamanan, personel juga mengatur arus kendaraan yang melintas di jalur tersebut guna mengantisipasi terjadinya kepadatan dan memastikan pengguna jalan tetap dapat beraktivitas dengan aman.

Kegiatan karnaval berakhir sekitar pukul 10.30 WITA dan selama pelaksanaan situasi berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Polres Bima Kota melalui jajaran Polsek Ambalawi berkomitmen memberikan pelayanan pengamanan pada setiap kegiatan masyarakat, khususnya rangkaian peringatan HUT RI ke-81, sebagai bentuk kehadiran Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…