Berita

Polres Bima Kota Amankan Opening Festival Pantai 2026 di Pantai Lawata

×

Polres Bima Kota Amankan Opening Festival Pantai 2026 di Pantai Lawata

Share this article

Kota Bima, NTB (16 April 2026) – Polres Bima Kota melalui Polsek Rasanae Barat melaksanakan pengamanan kegiatan Opening Festival Pantai 2026 yang dirangkaikan dengan silaturahmi pelaku musik dan bazar UMKM, Kamis (16/4/2026) pukul 20.00 Wita, bertempat di Pantai Lawata, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas Ipda Baiq Fitria Ningsih menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT PAPPRI (Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia) ke-40 serta Hari Musik Nasional ke-14.

“Polres Bima Kota hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati festival dengan nyaman,” ujar Kasi Humas.

Pengamanan kegiatan dilakukan oleh personel Polsek Rasanae Barat yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Suratno. Kehadiran personel di lokasi difokuskan pada pengaturan arus pengunjung, pengawasan area kegiatan, serta antisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Festival tersebut dihadiri oleh berbagai pelaku musik lokal serta pelaku UMKM yang turut meramaikan bazar, sehingga menciptakan suasana hiburan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi kamtibmas terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polres Bima Kota juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga ketertiban serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dalam setiap kegiatan publik di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…