Berita

Lounching SEPADU, Kapolda NTB: Wujudkan Pelayanan Publik yang Prima

×

Lounching SEPADU, Kapolda NTB: Wujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Share this article

 

Mataram, NTB – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Polda NTB meluncurkan Sentral Penanganan Pengaduan masyarakat terpadu (SEPADU) di lingkup Kepolisian Daerah NTB, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rupatama Polda NTB yang dihadiri oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan SIK., Waka Polda NTB, serta segenap Pejabat Utama dan para Kasubdit Jajaran Polda NTB.

Melalui Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid SIK., mengatakan hari ini Polda NTB resmi Lounching SEPADU dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

“SEPADU ini merupakan salah satu pelayanan Publik yang ada di Polda NTB. Ini merupakan terobosan baru Kepolisian untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan transparansi layanan publik yang ada di Kepolisian,“ungkapnya.

Dalam Lounching SEPADU tersebut salah satu peserta yang ikut Pelatihan Kepemimpinan TK II yang diselenggarakan Mabes Polri, AKBP Tihar Siagian SIK., memaparkan secara singkat tentang terobosan Sentral Penanganan Pengaduan masyarakat terpadu (SEPADU).

Lanjut Kabid Humas, dalam acara tersebut Kapolda NTB menyampaikan arahan kepada para Personel diantaranya untuk melakukan pelayanan masyarakat secara maksimal. Disamping itu meminta agar meminimalisir pelanggaran, kemudian lakukan Penanganan pengaduan dengan transparan, terpercaya dan cepat. Terakhir Kapolda berharap lakukan perubahan dengan mengisi kinerja dengan yang positif.

“Kapolda berharap terobosan pelayanan publik ini memiliki perubahan yang signifikan terutama terkait pelayanan Publik, “tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…