Sekitar 250 massa dari Forum Tani Ternak Dompu Kawasan Doroncanga menggelar aksi unjuk rasa dan dialog di tiga titik: Kantor BPN, Kantor DPRD, dan Kantor Pemda Kabupaten Dompu. Aksi berlangsung sejak pukul 08.30 Wita dan dikomandoi oleh tujuh koordinator lapangan.
Aspirasi utama massa terkait penolakan rencana pembangunan Batalyon Teritorial (Yon-TP) TNI AD di kawasan pelepasan ternak sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023. Mereka juga mendesak penegakan hukum atas laporan yang telah disampaikan, serta meminta pemindahan lokasi pembangunan sesuai kesepakatan.
Setelah melakukan orasi di BPN dan DPRD, massa bergerak ke Kantor Pemda Dompu. Sekitar 30 perwakilan diterima langsung oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus, S.E., didampingi Ketua DPRD Ir. Muttakun, Sekda, dan unsur terkait.
Dalam dialog, Bupati Dompu menegaskan bahwa kesepakatan lokasi pembangunan berada di eks HGU PT Purna Yudha, Doroncanga, bukan di lahan bersertifikat eks Lawata Permai. Pemda menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Kementerian ATR/BPN pada 7 Oktober 2025 untuk memfinalisasi usulan lokasi.
Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa penertiban SHM di area pelepasan ternak telah dikoordinasikan dengan BPN dan akan ditindaklanjuti. Terkait aktivitas galian C, Pemda akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk penindakan.
Hasil Kesepakatan:
* Pemda dan DPRD akan mengusulkan lokasi Yon-TP di eks HGU PT Purna Yudha, Desa Soritatanga, Kec. Pekat.
* Koordinasi dengan BPN dilakukan untuk peninjauan SHM di kawasan pelepasan ternak.
* Himbauan akan diberikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan secara ilegal.
Aksi berakhir pukul 15.20 Wita dalam keadaan aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan secara langsung oleh Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., bersama personel Polres Dompu melalui pola pengamanan terbuka dan tertutup.
Polres Dompu terus berkoordinasi dengan Pemda, BPN, dan legislatif serta melakukan deteksi dini guna memastikan situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tersalurkan secara baik.
