Berita

Personel Gabungan TNI-Polri Gelar Pengecekan Situasi di Pelabuhan Laut Tano

×

Personel Gabungan TNI-Polri Gelar Pengecekan Situasi di Pelabuhan Laut Tano

Share this article

Sumbawa Barat – Personel gabungan TNI-Polri melaksanakan kegiatan pengecekan situasi di kawasan Pelabuhan Laut Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat, Jumat (12/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, aparat gabungan menyusuri area pelabuhan mulai dari pintu masuk, terminal penumpang, hingga area bongkar muat. Pengecekan dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, serta memberikan rasa nyaman kepada para pengguna jasa transportasi laut.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Tano, Ipda Rino Ansori, yang memimpin langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa sinergitas TNI-Polri menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan di wilayah strategis.

“Pengecekan rutin ini kami lakukan bersama TNI untuk memastikan situasi di pelabuhan tetap kondusif. Kehadiran aparat bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan,” ujar Ipda Rino Ansori.

Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dan penumpang membutuhkan perhatian ekstra dari aparat keamanan. Karena itu, patroli dan pengecekan akan terus ditingkatkan secara berkala.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan Tano dapat merasa lebih tenang dan nyaman dalam melakukan perjalanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…