Berita

Bhabinkamtibmas Desa Sapugara Bree Lakukan Mediasi Kesalahpahaman Warga Binaan

×

Bhabinkamtibmas Desa Sapugara Bree Lakukan Mediasi Kesalahpahaman Warga Binaan

Share this article

Sumbawa Barat, NTB — Dalam upaya menjaga kondusifitas dan menyelesaikan permasalahan warga secara kekeluargaan, Bhabinkamtibmas Desa Sapugara Bree, Bripka Aidul Fikri, melaksanakan kegiatan mediasi pada Kamis (12/06/2025) pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

Mediasi tersebut melibatkan dua warga, yakni M dan J, terkait adanya kesalahpahaman soal uang pendaftaran umroh. Berdasarkan keterangan, pada bulan September 2024, M telah menyerahkan sejumlah uang kepada J untuk biaya keberangkatan umroh. Namun hingga kini, M belum juga diberangkatkan.

Guna menghindari konflik berkepanjangan, Bripka Aidul Fikri bersama Kepala Desa Sapugara Bree dan Kepala Dusun Bree memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Hasil dari mediasi tersebut menyepakati bahwa uang pendaftaran umroh akan dikembalikan oleh J kepada M, dengan jaminan berupa dua petak sawah sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab.

Mediasi dilakukan sebagai bentuk upaya preventif untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.I.K., melalui Kasi Humas, AKP Zainal Abidin, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Bhabinkamtibmas dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah binaannya.

“Ini merupakan wujud nyata dari kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami mendorong seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk terus menjadi problem solver dan jembatan komunikasi antara warga dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi,” ungkap Kasi Humas.

Kegiatan mediasi berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…