Berita

Polda NTB Kerahkan 661 Personel BKO untuk Amankan Aksi Dekonsentrasi PPS di Poto Tano

×

Polda NTB Kerahkan 661 Personel BKO untuk Amankan Aksi Dekonsentrasi PPS di Poto Tano

Share this article

 

Mataram, NTB – Dalam rangka mengamankan aksi Dekonsentrasi terkait Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang akan berlangsung di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) telah menyiapkan sebanyak 661 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat pengamanan di lokasi.

Kesiapan personel tersebut ditandai dengan apel besar yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda NTB, Kombes Pol Heri Sulismono, S.I.K., di Hanggar Pejuang Tangguh Polda NTB pada Rabu (14/5/2025).

Dalam arahannya, Kombes Heri menekankan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan dalam bertugas. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk mengikuti arahan pimpinan di lapangan dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana.

“Kita harus bekerja dengan maksimal, tetap humanis, dan tidak terpancing oleh provokasi yang dapat merusak situasi kamtibmas,” ujarnya di hadapan ratusan personel.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., menyatakan bahwa pengerahan personel BKO ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi.

“Sebanyak 661 personel BKO akan kita turunkan ke Poto Tano untuk mendukung pengamanan kegiatan Dekonsentrasi terkait PPS. Ini bagian dari komitmen Polda NTB dalam menjaga stabilitas wilayah,” tegasnya.

Polda NTB berharap dengan langkah preventif ini, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa gangguan yang berarti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…