Sumbawa Barat, NTB – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari wilayah Sumbawa Barat dalam rangka Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (P4S) berlangsung di Simpang Tiga (Tugu KTC) wilayah Kecamatan Poto Tano, Kamis, 15 Mei 2025.
Massa dari Kabupaten Sumbawa Barat, yang berjumlah sekitar 100 orang, menyampaikan orasi secara bergantian di Tugu KTC Kecamatan Poto Tano. Mereka menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Massa aksi mulai tiba di bundaran Tugu KTC Poto Tano sekitar pukul 12.00 WITA dan langsung melakukan orasi secara bergantian.
Mereka juga meminta aparat kepolisian untuk membuka jalan agar massa dapat mendekati area pelabuhan. Namun, setelah melalui negosiasi dan penjelasan dari petugas bahwa pelabuhan merupakan objek vital, orasi akhirnya tetap dilaksanakan di Simpang Tiga Kemutar Telu. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan petugas, situasi tetap dapat dikendalikan berkat kesiapan aparat yang bekerja sama dengan koordinator lapangan, sehingga orasi dapat dilanjutkan.
Sementara itu, massa dari Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, dan Bima Kota melakukan orasi dan blokade kendaraan di Simpang Tiga Ai Jati, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang merupakan titik mendekati perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Orasi yang dilakukan di dua titik tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 WITA. Selanjutnya, dilakukan konsolidasi dan koordinasi antara koordinator lapangan dan petugas di lapangan. Sekitar pukul 19.00 WITA, disepakati bahwa aksi dinyatakan selesai. Massa membubarkan diri dengan tertib dan akses jalan dibuka kembali dalam keadaan aman.
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.I.K., mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif dan mendukung perjuangan masyarakat dalam mewujudkan P4S tentunya dengan tetap mengutamakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan guna menunjang perekonomian serta pembangunan daerah.
