Berita

Sat Samapta Polres Bima Kota Laksanakan Pengamanan di Obyek Vital Nasional

×

Sat Samapta Polres Bima Kota Laksanakan Pengamanan di Obyek Vital Nasional

Share this article

Kota Bima, NTB (13 Mei 2025) – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah obyek vital nasional, Unit Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Satuan Samapta Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan pengamanan pada Selasa (13/5/2025) mulai pukul 08.00 WITA.

Pengamanan ini difokuskan pada tiga obyek vital nasional yang berada di wilayah hukum Polres Bima Kota, yaitu PT. PLN (Persero) UPP Nusa Tenggara 1 PLTU Bima, PT. Pelindo Cabang Bima, dan PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Ipda Baiq Fitria Ningsih menjelaskan bahwa kegiatan pengamanan ini dilakukan secara rutin untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran operasional di ketiga obyek vital tersebut.

“Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polri untuk menjamin stabilitas keamanan, sekaligus mengantisipasi adanya gangguan kejahatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ipda Baiq Fitria.

Ia menambahkan, kehadiran personel kepolisian di lokasi-lokasi strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga keamanan aset negara, sekaligus memastikan operasional perusahaan berjalan lancar demi mendukung kepentingan masyarakat secara umum.

Dengan adanya pengamanan yang intensif di obyek vital nasional, Polres Bima Kota berharap masyarakat turut merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…