Berita

Diberitakan Area PT. MDBP Terindikasi Produksi Narkoba, Kapolsek Soromandi: Itu Tidak Benar

×

Diberitakan Area PT. MDBP Terindikasi Produksi Narkoba, Kapolsek Soromandi: Itu Tidak Benar

Share this article

 

Kapolsek Soromandi Ipda M.Saleh dengan tegas membantah adanya indikasi dugaan adanya produksi Narkoba di wilayah PT. Mitra Delta Bahari Pratama (MDBP) sebagaimana dirilis di salah satu media online.

“Dari hasil pengecekan, bahwa tidak ada kegiatan produksi Narkoba yang dilakukan oleh PT. Mitra Delta Bahari Pratama sesuai dengan pemberitaan yang dirilis oleh salah satu media itu,” tegasnya.

Pengecekan yang berlangsung pada Minggu (04/05/25) sekitar pukul 12.00 Wita dengan turut didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Bima, Iptu Sukardin, SH, Kasat Narkoba Polres Bima, Iptu Ferdiansyah, SH, Kapolsek dan KBO Narkoba Polres Bima Aiptu Arif Rahman.

Sementara di lokasi PT. Mitra Delta Bahari Pratama, rombongan Kapolsek diterima langsung oleh CSR-ER PT. Mitra Delta Bahari Pratama, H. Dadang dan Mikel, Kades Sampungu, Yusran, dan Sekdes Sampungu, Mansyor.

Dalam kunjungan tersebut Kapolsek menyampaikan maksud kedatangannya terkait adanya pemberitaan yang menyebut tentang adanya indikasi produksi Narkoba di wilayah PT. Mitra Delta Bahari Pratama pasca adanya penangkapan yang dilakukan oleh Dit Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 di pelabuhan Semayang Balikpapan.

“Dengan adanya isu tersebut, saya selaku Kapolsek Soromandi menyampaikan permohonan maaf dan ingin mengecek kebenaran dari informasi tersebut.” Ujarnya.

Menanggapi hal itu, CSR-ER PT. Mitra Delta Bahari Pratama, H. Dadang, menyatakan, bahwa pemberitaan tersebut tidak benar.

“Terkait dengan informasi atau pemberitaan yang dirilis oleh media tentang adanya indikasi produksi Narkoba, bisa kami pastikan bahwa informasi tersebut Tidak Benar,” tandasnya.

H. Dadang menegaskan, bahwa PT. Mitra Delta Bahari Pratama saat ini hanya melakukan budidaya tambak udang dengan lahan yang kelola sekitar 100 Ha, sembari merinci jumlah petak tambak dan banyaknya karyawan.

“Karyawan sebanyak 125 orang dan untuk tenaga non teknis kebanyakan dari Desa Sampungu dan Desa sekitarnya

Ia berharap dengan adanya informasi yang tidak benar itu, pihak Kepolisian Polres Bima bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya agar informasi tidak membias ke tengah-tengah masyarakat yang dapat berdampak pada PT. Mitra Delta Bahari Pratama.

“Apabila ada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan/aktivitas PT kami akan melaporkan kepada pihak Kepolisian.” Tambahnya.

Sementara itu, kepala Desa Sampungu, Yusran, menyampaikan, semenjak hadirnya PT. Mitra Delta Bahari Pratama di Desa Sampungu sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Sampungu pada umumnya, yang dimana sebagian besar karyawan direkrut dari Desa Sampungu sehingga angka pengangguran berkurang dan memberikan kontribusi karena setiap kegiatan keagamaan maupun kegiatan lain di Desa.

Yusran juga turut membantah adanya indikasi sebagaimana narasi pemberitaan terkait.

“Bisa dipastikan bahwa informasi itu tidak benar, karena selaku pemerintah Desa kami tetap mengontrol setiap kegiatan dari PT dan jika informasi itu benar maka Pemerintah Desa yang lebih awal untuk mengambil tindakan.” Pungkasnya.

Selajutnya pihak PT. Mitra Delta Bahari Pratama memberikan kesempatan kepada pihak Polres Bima dan disaksikan oleh pemerintah Desa Sampungu untuk mengecek langsung kegiatan yang sedang dilakukan perusahaan tersebut.

Dari hasil pengecekan menyeluruh oleh Tim Polres Bima tersebut, Ipda M. Saleh menyatakan bahwa indikasi dugaan adanya kegiatan produksi Narkoba yang dilakukan oleh PT. Mitra Delta Bahari Pratama tidak benar adanya.

“Kita sudah mengecek arealnya, juga memeriksa setiap ruangan yang ada di PT Mitra Delta Bahari Pratama untuk memastikan, dan di PT itu tidak ada ruangan khusus yang disterilkan. Sehingga tidak ada kemungkinan di PT tersebut dijadikan pabrik atau peredaran narkoba, serta tidak (ada) pekerja dari luar negeri,” paparnya.

Mengakhiri kunjungannya, Ipda M.Saleh berharap agar pihak PT bisa bekerjasama dengan Pemerintah Desa sampungu untuk bersama memelihara dan menjaga situasi agar tetap kondusif dan apabila ada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu sitkamtibmas agar segera diinformasikan kepada pihak Kepolisian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…