Berita

Kakorlantas: Intervensi Kapolri dan Kerja Sama Stakeholder Jadi Kunci Sukses Pengamanan Mudik Lebaran

×

Kakorlantas: Intervensi Kapolri dan Kerja Sama Stakeholder Jadi Kunci Sukses Pengamanan Mudik Lebaran

Share this article

Jakarta. Korlantas Polri menutup Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2025, Sabtu (12/4/2025). Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan suksesnya pengamanan arus mudik dan arus balik tidak lepas dari intervensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta kerja sama erat dengan semua stakeholder.

Kakorlantas menjelaskan keberhasilan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran merupakan sukses dari banyak pihak. Namun ini juga tidak lepas dari intervensi Kapolri dalam memberikan arahan, bahkan turun langsung memantau memastikan kelancaran arus mudik dan balik di berbagai wilayah.

“Keberhasilan Operasi Ketupat adalah keberhasilan bersama,” tegas Kakorlantas, Minggu (14/4/2025).

Kakorlantas mengatakan Jenderal Sigit memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Kapolri, kata Kakorlantas, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dari semua unsur untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran berlangsung.

“Berkat petunjuk dan arahan Bapak Kapolri dalam Operasi jKetupat tentang perlunya kolaborasi, sinergisitas, dan komunikasi stakeholder adalah kunci keberhasilan,” tutur Kakorlantas.

“Saya selaku Kakorlantas Polri dengan hormat menyatakan terima kasih dan rasa bangga yang tinggi atas dedikasi, semangat, kerja keras, kebersamaan, keikhlasan, serta soliditas kita semua dalam menyukseskan, baik sebelum, saat, maupun selesainya kegiatan ini,” lanjut Kakorlantas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…