Berita

Pos Terpadu Ops Ketupat Rinjani 2025 di Pelabuhan Bima Laksanakan Pengamanan KM Wilis

×

Pos Terpadu Ops Ketupat Rinjani 2025 di Pelabuhan Bima Laksanakan Pengamanan KM Wilis

Share this article

Kota Bima, NTB (4 April 2025) – Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H, Pos Terpadu Operasi Ketupat Rinjani 2025 Pelabuhan Bima melaksanakan pengamanan terhadap KM Wilis pada Kamis, 3 April 2025, sekitar pukul 17.32 Wita.

Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Ipda Baiq Fitria Ningsih, menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di pelabuhan selama masa Operasi Ketupat Rinjani 2025.

“Personel Pos Pengamanan Terpadu Idul Fitri 2025 melakukan pengamanan terhadap KM Wilis yang melayani rute Waikelo–Bima–Labuan Bajo–Makassar–Batu Licin. Tercatat jumlah penumpang naik sebanyak 288 orang, penumpang turun 400 orang, dan penumpang lanjutan 208 orang,” jelas Ipda Fitria.

Selain melakukan pengamanan, personel juga memberikan himbauan kepada pedagang asongan dan pelaku usaha kaki lima (PKL) agar tidak berjualan di area dalam dermaga serta sekitar loket tiket demi menjaga kelancaran arus penumpang.

“Personel juga mengimbau para penumpang untuk selalu menjaga barang bawaan penting guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Kegiatan pengamanan ini akan terus dilakukan secara intensif selama masa mudik dan balik Lebaran guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan Bima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…